BANDUNG — Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) (mpi.uinsgd.ac.id) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Sunan Gunung Djati Bandung sukses menggelar Kuliah Umum bertema “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Tata Kelola Pendidikan: Sinergi Lembaga Komisi Informasi dengan Nilai-Nilai Anti-Korupsi untuk Calon Manajer Pendidikan yang Akuntabel”. Kegiatan akademik yang diinisiasi penuh oleh Jurusan MPI ini berlangsung pada Kamis, 24 September 2026 di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (uinsgd.ac.id).
Kuliah umum ini menghadirkan narasumber utama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, H. Husni Farhani Mubarok, S.H., M.Si., C.Me. Turut hadir memimpin dan membuka jalannya acara Dekan FTK H. Fakhri Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D., Wakil Dekan I Dr. Irawan, M.Hum., serta Ketua Jurusan MPI Hary Priatna Sanusi, M.Ag. Adapun jalannya diskusi dipandu secara interaktif oleh Sekretaris Jurusan MPI, Dr. Syam’iyah, S.Pd.I., M.Pd., yang bertindak sebagai moderator, diikuti antusias oleh seluruh dosen dan ratusan mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam.
Dalam sambutannya, Dekan FTK, H.Fakry Hamdani, M.Hum., M.Res., Ph.D, menekankan pentingnya penguatan manajerial pendidikan yang profesional guna untuk menciptakan kultur birokrasi yang, berintegritas, transparan, dan terhindar dari praktik KKN.
Pentingnya Keterbukaan Informasi dan Pembekalan bagi Calon Manajer Pendidikan
Di era modern yang serba transparan, keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap institusi pendidikan Islam. Lembaga pendidikan masa kini dituntut untuk senantiasa menerapkan tata kelola yang akuntabel, responsif, serta terbebas dari praktik maladministrasi maupun Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Pembekalan pengetahuan mengenai hak publik atas informasi dan peran strategis Komisi Informasi memiliki urgensi yang sangat mendalam bagi mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sebagai calon pimpinan, kepala madrasah, serta manajer institusi pendidikan masa depan, mahasiswa dituntut memiliki integritas tinggi serta pemahaman hukum yang kuat mengenai batas transparansi dan pengelolaan data publik. Dengan penguatan literasi ini, para calon manajer pendidikan dibekali kesadaran kritis untuk menutup celah potensi penyimpangan anggaran maupun tata kelola birokrasi sejak dini.
Landasan Tujuan dan Manfaat Strategis Kegiatan
Penyelenggaraan kuliah umum ini membawa misi utama untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai pentingnya nilai transparansi dalam mengelola lembaga pendidikan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membekali para calon manajer pendidikan dengan prinsip tata kelola yang bersih dan akuntabel berbasis nilai-nilai anti-korupsi, sekaligus memperkuat sinergi strategis antara Jurusan MPI dan Komisi Informasi Jawa Barat dalam mewujudkan good governance.
Dampak positif dari kegiatan ini dirasakan secara langsung oleh berbagai pihak. Bagi mahasiswa, forum ilmiah ini memperluas wawasan kepemimpinan, kepatuhan hukum, dan integritas pribadi. Bagi jurusan dan fakultas, kegiatan ini menjadi bagian dari peningkatan mutu akademik, implementasi kurikulum manajemen profesional, serta perluasan jaringan kemitraan lembaga. Secara luas, inisiatif ini turut mendorong terciptanya kultur birokrasi pendidikan yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik KKN.
Apresiasi Dosen dan Antusiasme Mahasiswa MPI
Kehadiran kuliah umum ini mendapat sambutan hangat dari jajaran dosen Jurusan MPI. Guru Besar sekaligus dosen senior MPI, Prof. Dr. H. Rohmat Mulyana, M.Pd., menyatakan apresiasi tingginya atas penyelenggaraan acara ini. Menurutnya, materi yang disampaikan narasumber sangat relevan dengan kebutuhan kurikulum dan tantangan dunia kerja masa kini.
“Acara ini sangat bagus dan krusial untuk mahasiswa MPI sebagai calon-calon manajer pendidikan masa depan yang berintegritas tinggi. Mereka tidak hanya dituntut mahir secara manajerial, tetapi juga harus paham betul payung hukum transparansi dan pencegahan KKN di lembaga pendidikan,” ungkap Prof. Rohmat Mulyana.
Senada dengan hal tersebut, para mahasiswa MPI yang hadir tampak sangat antusias menyimak setiap paparan materi. Salah seorang perwakilan mahasiswa MPI mengungkapkan bahwa forum ini membuka wawasan baru mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik di lingkungan madrasah dan sekolah. Pembekalan dari Ketua Komisi Informasi Jawa Barat memberi mereka gambaran nyata tentang bagaimana prinsip akuntabilitas dan nilai anti-korupsi dipraktikkan secara langsung di lapangan.
Gagasan Utama Narasumber: Transparansi hingga Tantangan Era Digital
Dalam paparan materinya, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat H. Husni Farhani Mubarok menekankan bahwa transparansi merupakan kunci utama kemajuan dan legitimasi institusi pendidikan di era modern. Beliau menguraikan langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan tata kelola pendidikan yang akuntabel guna mencegah maladministrasi pada lembaga pendidikan Islam.
Lebih lanjut, Husni menggarisbawahi pentingnya internalisasi nilai-nilai anti-korupsi melalui penguatan karakter personal pengelola lembaga sebelum terjun ke dunia kerja. Beliau juga menjelaskan peran dan fungsi Komisi Informasi dalam menjamin hak masyarakat atas informasi yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Di akhir sesi, mahasiswa diajak untuk bersiap menghadapi tantangan dan prospek keterbukaan informasi digital, di mana seorang manajer pendidikan masa depan harus siap memimpin secara terbuka, adaptif, dan akuntabel.
Melalui Kuliah Umum ini, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam FTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung mempertegas komitmennya dalam mencetak lulusan unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial yang andal, tetapi juga berintegritas moral dan berwawasan tata kelola publik yang bersih.
